SENEKO | JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul insiden puluhan siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program tersebut.
Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional (BGN) pun diminta untuk melakukan evaluasi dan menyelesaikan beberapa insiden dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyikapi hal tersebut, pasca kasus dugaan keracunan massal di Batang Jawa Tengah dan Cianjur, Jawa Barat.
Ia juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera melakukan investigasi terhadap standar keamanan pangan, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan pada program MBG.
"Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas Utama," tegas Netty kepada awak media, pada Rabu (23/4).
Menurutnya, pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah.
Sorotan hal yang sama juga datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, bahkan menurutnya kejadian tersebut terjadi di beberapa lokasi, bukan hanya satu tempat.
"Menandakan adanya masalah dalam pelaksanaan di lapangan," kata dia.
Kang Ono menilai, jika MBG memang menjadi program prioritas nasional yang diusung langsung oleh Presiden, maka persiapan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara matang.
"Kalau memang ini menjadi program prioritas dari Presiden, yang tujuannya baik, tentu pelaksanaannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya bisa tercapai. Sesuai dengan output, income, dan benefit-nya," ujarnya.
"Tentunya Badan Pangan Nasional harus punya SOP dari berbagai macam aspek. Ini jadi penting karena menyangkut kesehatan anak-anak kita," imbuhnya.
Untuk itu, Ono meminta agar Presiden dan seluruh pihak terkait melakukan evaluasi total terhadap program MBG secara nasional.(via)
