Program Penanganan Lahan Kritis di Banyuwangi Dipertanyakan

SENEKO NEWS | BANYUWANGI — Pemerintah kembali menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) penanganan lahan kritis di wilayah selatan Banyuwangi. Acara ini digelar di Ballroom Hotel Baru Indah, Jajag, dan dihadiri langsung oleh Kepala BPDAS Brantas Sampean, Muchtar Efendi, S.Hut, M.Si yang baru saja dilantik.

Namun di balik gegap gempita seremoni peluncuran itu, muncul pertanyaan, sejauh mana kegiatan seperti ini benar-benar menyentuh akar persoalan di lapangan?

Dalam sambutannya, Muchtar menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dan lembaga agar rehabilitasi hutan dan lahan berjalan berkelanjutan di Banyuwangi, Situbondo hingga Bondowoso. 

"Kami ingin program ini tidak berhenti di atas kertas," katanya, pada Selasa (07/10/2025).

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menyebut kegiatan ini sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 

Ia berjanji memastikan suara masyarakat menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional.

Tetapi realitas di lapangan sering kali berkata lain. Beragam program rehabilitasi dan penanganan lahan kritis sebelumnya kerap berhenti di tingkat proyek menjadi ajang foto bersama pejabat dan laporan keberhasilan instansi tanpa perubahan nyata di desa-desa yang menanggung dampak langsung degradasi lingkungan.

Peserta dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Genteng Kulon, Ike Predita, mengatakan, banyak ilmu baru diperoleh dalam kegiatan ini, terutama soal pengelolaan lahan dan kehutanan yang bisa diterapkan di masyarakat. 

Namun, ia juga menegaskan perlunya dukungan nyata dari pemerintah. 

"Jangan hanya teori. Kami butuh alat, bibit, dan akses pasar untuk hasil hutan rakyat," katanya.

Di tengah krisis ekologis dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, masyarakat menuntut agar program semacam ini tidak lagi menjadi panggung simbolik. Rehabilitasi lahan kritis seharusnya menjadi gerakan rakyat bukan proyek birokrasi.(sa/by)