Partai Gelora DKI Konsolidasi Pemilu, KPUD Ungkap Dinamika Dapil dan Jumlah Penduduk
SENEKO NEWS - Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta membuka kemungkinan adanya perubahan jumlah daerah pemilihan (dapil) dan kursi legislatif pada pemilu mendatang, seiring dinamika jumlah penduduk dan data pemilih di ibu kota.
Hal itu disampaikan Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam Forum Konsolidasi Demokrasi dan Kemitraan Kepemiluan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora DKI Jakarta di Jakarta Selatan, pada Kamis (3/9).
Wahyu mengatakan, KPUD DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji data kependudukan dan dapil sebagai bagian dari persiapan tahapan pemilu.
"Saat ini KPUD DKI Jakarta sedang mengkaji data penduduk dan rencana dapil di Jakarta. Karena makin banyak jumlah penduduk, maka makin bertambah juga jumlah kursinya, begitu juga sebaliknya," kata Wahyu.
Menurut dia, perubahan jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap konfigurasi dapil dan alokasi kursi. Karena itu, jumlah dapil maupun kursi pada pemilu mendatang masih memungkinkan berubah.
Namun, Wahyu menegaskan keputusan mengenai hal tersebut belum final dan akan disampaikan sesuai tahapan resmi penyelenggaraan pemilu.
Dalam forum tersebut, Wahyu juga menjelaskan fungsi KPUD serta sejumlah aspek terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ia meminta Partai Gelora DKI Jakarta melengkapi struktur kepengurusan serta melakukan perbaikan administrasi yang masih diperlukan.
"Kami hadir di sini ingin menerima informasi dan masukan dari Gelora," ujarnya.
Gelora Siap Berkoordinasi
Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Hazem Anis Matta mengatakan, partainya siap membuka komunikasi dengan jajaran KPUD DKI Jakarta untuk memastikan kesiapan menghadapi tahapan pemilu.
"Kami berharap ke depannya Partai Gelora DKI Jakarta dapat bekerja sama, berkontribusi dan sharing informasi terkait pemilu. Hal itu penting mengingat sebagian pengurus di sini untuk pertama kali akan mengikuti pemilu tahun depan," kata Hazem.
Ia mengatakan sebagian besar pengurus Gelora DKI Jakarta juga baru pertama kali menjalankan peran sebagai pengurus formal partai. Menurut Hazem, regenerasi kader menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan organisasi Gelora.
"Yang diinginkan oleh Ketua Umum Gelora Anis Matta adalah melakukan regenerasi kader secara sehat," katanya.
Hazem mengatakan, Gelora juga membutuhkan kesinambungan narasi politik sekaligus regenerasi kader yang berkelanjutan.
Karena itu, Ia meminta KPUD DKI Jakarta memberikan arahan mengenai persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi partai politik untuk mengikuti pemilu.
"Kami minta arahannya dari bapak komisioner terkait prasyarat-prasyarat untuk menjadi peserta pemilu tersebut," ujar Hazem.
Hazem mengatakan, struktur kepengurusan Gelora DKI Jakarta telah terbentuk di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta 44 tingkat kecamatan.
Selain itu, Gelora DKI Jakarta mengklaim telah membentuk dan menunjuk 167 pengurus tingkat kelurahan atau koordinator kecamatan.
"Berdasarkan data itu, insya Allah DPW Gelora DKI Jakarta telah siap mengikuti tahapan pemilu," kata Hazem.
KPUD Soroti Dinamika Data Penduduk
Komisioner KPUD DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan metode verifikasi partai politik untuk pemilu mendatang diperkirakan tidak mengalami banyak perubahan.
Namun, ia mengingatkan partai politik untuk memberi perhatian terhadap keterwakilan perempuan serta dinamika data kependudukan dan pemilih.
"Yang perlu diketahui adalah anomali jumlah pemilih dan penduduk Jakarta yang tiap tahunnya berkurang, seiring daerah penyangga makin berkembang. Sehingga banyak yang NIK-nya mati atau pindah tempat tinggal. Ini mempengaruhi jumlah dapil yang ada," kata Dody.
Menurut Dody, terdapat kemungkinan jumlah dapil di Jakarta justru berkurang, bukan bertambah. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih berupa kajian dan belum menjadi keputusan resmi.
"Sebagai informasi awal, jumlah dapil ada kemungkinan berkurang, tetapi resminya nanti kita akan sampaikan jelang pemilu," ujarnya.
Dody juga meminta Partai Gelora DKI Jakarta memberikan masukan kepada KPUD, terutama terkait tata cara pendaftaran calon legislatif serta penentuan dapil.
Menurut dia, komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik diperlukan agar setiap perubahan regulasi maupun prosedur dapat dipahami sejak awal.
KPUD Perbarui Data Pemilih
Komisioner KPUD DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan data peserta dan pemilih masih menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian publik, termasuk persoalan data ganda, data yang tidak valid serta dugaan pencatutan data kependudukan.
"Selain itu soal data ganda, data siluman dan data pencatutan KTP. Hal itu kerap terjadi dan macam-macam lagi itu," katanya.
Fahmi mengatakan, KPUD DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan karena kondisi kependudukan bersifat dinamis.
Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya warga yang meninggal dunia, pindah keluar Jakarta maupun masuk ke Jakarta.
"Data pemilih ini dinamis banget. Ada yang meninggal, ada yang keluar Jakarta, ada yang masuk Jakarta. Itu terus kami update," ujar Fahmi.
Karena itu, KPUD DKI Jakarta berharap partai politik, termasuk Partai Gelora, turut memberikan informasi terkait dinamika data kependudukan sehingga persoalan dalam daftar pemilih dapat segera dikoreksi.
Forum Konsolidasi Demokrasi dan Kemitraan Kepemiluan tersebut menjadi ruang koordinasi antara penyelenggara pemilu dan Partai Gelora DKI Jakarta untuk membahas kesiapan organisasi, verifikasi partai, data kependudukan, dapil, serta tahapan pencalonan legislatif menjelang pemilu mendatang. (gus)
