RM Gusti Haes: Polri Harus Berani Bersihkan Internal dan Lindungi Kebebasan Pers

JAKARTA, SENEKO NEWS – Ketua Umum Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA), RM Gusti Haes, menilai komitmen Kapolri menjalankan prinsip amar makruf nahi mungkar harus diwujudkan melalui pembenahan internal kepolisian, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, serta perlindungan terhadap kebebasan pers.

Dalam keterangannya, pada Minggu (15/11), Gusti mengatakan prinsip mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak cukup diterjemahkan sebagai upaya memberantas kejahatan di tengah masyarakat. Nilai tersebut, menurut dia, juga harus menjadi pedoman bagi seluruh anggota kepolisian dalam menjaga integritas dan menjalankan kewenangan.

"Jika Polri berkomitmen mencegah kemungkaran di tengah masyarakat, keberanian yang sama juga harus ditunjukkan untuk membersihkan penyimpangan di dalam tubuh institusinya sendiri," kata Gusti.

Dia mengatakan kepolisian memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menegakkan hukum. Kewenangan tersebut merupakan amanah publik yang harus dijalankan secara profesional dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Gusti, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan moral, slogan, atau kegiatan seremonial. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, transparansi penanganan perkara, dan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

Dia menilai komitmen pemberantasan kejahatan juga harus menyentuh seluruh mata rantai, termasuk jaringan, pemodal, pengendali, dan pihak yang terbukti memberikan perlindungan.

Dalam pemberantasan narkotika dan perjudian daring, misalnya, penindakan tidak seharusnya berhenti pada pelaku operasional, tetapi perlu diarahkan pada pengungkapan jaringan distribusi, aliran dana, dan aktor utama yang terlibat.

"Prinsip keadilan akan kehilangan makna apabila hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kekuatan finansial," ujarnya.

Meski mendukung penguatan nilai moral dalam institusi kepolisian, Gusti mengingatkan bahwa penerapan prinsip keagamaan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dia mengatakan Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keberagaman agama, keyakinan, dan pandangan masyarakat. Karena itu, amar makruf nahi mungkar seharusnya menjadi landasan etika aparat, bukan dasar untuk menentukan standar moral tunggal bagi seluruh warga negara.

"Nilai moral dapat memperkuat integritas aparat, tetapi tindakan kepolisian tetap harus berlandaskan hukum. Tidak semua tindakan yang dinilai buruk secara moral otomatis merupakan tindak pidana," katanya.

Gusti juga menegaskan kritik terhadap pemerintah maupun institusi kepolisian tidak boleh serta-merta dipandang sebagai bentuk permusuhan atau pelanggaran hukum.

Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap kekuasaan. Kepolisian, menurut dia, harus mampu membedakan kebebasan berpendapat, penghinaan, ancaman, dan tindakan yang memenuhi unsur pidana.

Sebagai organisasi yang menghimpun jaringan pemilik dan pengelola media, JAMIRA memandang komitmen moral kepolisian juga harus tercermin dalam perlindungan terhadap kebebasan pers.

Gusti mengatakan pers memiliki fungsi strategis dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

Karena itu, wartawan harus dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa intimidasi, kekerasan, maupun hambatan yang tidak memiliki dasar hukum.

Dia menilai kritik media terhadap kepolisian, pemerintah, dan lembaga negara lainnya tidak semestinya dipandang sebagai ancaman hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan pihak tertentu.

"Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Institusi negara seharusnya dapat menerima kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas," ujarnya.

Meski demikian, Gusti mengatakan kebebasan pers juga harus disertai tanggung jawab profesional. Media harus mengedepankan verifikasi, menjaga independensi, serta menghormati hak masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut dia, hubungan kepolisian dan pers idealnya dibangun melalui kemitraan yang kritis dan saling menghormati, bukan hubungan yang menempatkan media sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Dia juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan pemberitaan perlu memperhatikan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, termasuk peran Dewan Pers sesuai kewenangannya.

Gusti mengatakan keberhasilan reformasi kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan memberantas kejahatan, tetapi juga dari kesediaan institusi tersebut menerima pengawasan publik, membuka ruang evaluasi, dan menindak anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dia menilai pengawasan internal harus berjalan efektif, sementara penanganan laporan masyarakat perlu dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

Menurut Gusti, masyarakat membutuhkan kepolisian yang tidak hanya tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga jujur, adil, profesional, humanis, serta berani mengoreksi kekurangan di dalam institusinya sendiri.

"Polri membutuhkan pers yang independen untuk membantu masyarakat mengawasi jalannya kehidupan bernegara. Sebaliknya, pers membutuhkan kepolisian yang profesional untuk menjamin keamanan dan kebebasan dalam menjalankan tugas jurnalistik," katanya.

Gusti berharap komitmen amar makruf nahi mungkar yang disampaikan Kapolri dapat menjadi momentum memperkuat integritas kepolisian sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat.

"Jika Polri ingin menjadi garda terdepan dalam mencegah kemungkaran, langkah pertama adalah memastikan tidak ada penyimpangan yang dibiarkan tumbuh di dalam tubuh institusinya sendiri," ujar Gusti. (Jamira)