BREAKING NEWS

Apa yang Berubah Setelah Rp134,2 Triliun Dibelanjakan Untuk MBG?


JAKARTA, SENEKO NEWS Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap Rp134,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026.

Dalam delapan bulan pelaksanaan APBN 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 57 juta penerima melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Angka itu menunjukkan skala MBG yang semakin besar. Namun, semakin besar anggaran yang digelontorkan negara, semakin besar pula pertanyaan publik mengenai dampak nyata yang dihasilkan program tersebut.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak makanan yang telah dibagikan.

Sejauh mana Rp134,2 triliun tersebut telah mengubah kualitas gizi, kesehatan, pendidikan dan kehidupan ekonomi masyarakat?

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan agar anggaran MBG semakin tepat sasaran. Pemerintah juga mendukung reformasi Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi serta penataan kembali kelompok penerima manfaat.

Salah satu perubahan penting adalah penataan penerima manfaat.

Data pemerintah menunjukkan jumlah penerima MBG tidak terus meningkat secara linear. Pada Januari 2026 tercatat sekitar 52,4 juta penerima. Angka tersebut meningkat hingga 63,3 juta pada Juni, kemudian turun menjadi sekitar 56,9 juta pada Juli dan 57 juta pada Agustus.

Pemerintah menjelaskan perubahan tersebut sebagai bagian dari proses penataan sasaran program.

BGN bahkan mengalihkan sasaran dari sejumlah satuan pendidikan dan memprioritaskan kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar serta kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Anggaran Besar, Dampak Harus Terukur

Di sinilah tantangan terbesar MBG memasuki fase berikutnya.

Program dengan anggaran sebesar Rp134,2 triliun tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah porsi makanan yang tersalurkan atau jumlah penerima manfaat.

Ukuran keberhasilan harus bergerak lebih jauh, apakah status gizi anak membaik, apakah gangguan belajar karena lapar berkurang, apakah beban pengeluaran keluarga menurun dan apakah dalam jangka panjang program tersebut ikut memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Sejumlah data awal menunjukkan adanya dampak positif.

Survei baseline BPS yang melibatkan 81.100 rumah tangga, sebagaimana dikutip BGN, menemukan mayoritas penerima merasakan kemudahan memperoleh makanan bergizi dan berkurangnya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan makanan.

Di sektor pendidikan, evaluasi Kemendikdasmen yang melibatkan lebih dari 1,2 juta responden murid menemukan bahwa sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat lapar yang lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.

Tetapi indikator-indikator tersebut belum otomatis menjawab seluruh pertanyaan mengenai efektivitas MBG.

Stunting Menjadi Ujian Jangka Panjang

Salah satu tujuan penting program pangan bergizi adalah meningkatkan kualitas gizi dan mendukung pencegahan masalah pertumbuhan anak.

Namun dampak terhadap stunting tidak dapat diukur hanya dalam hitungan bulan.

Kajian akademik mengenai MBG yang tersimpan di repositori IPB menekankan bahwa perubahan tinggi badan membutuhkan waktu dan evaluasi berkelanjutan. Kajian lain mengenai implementasi MBG juga mencatat bahwa dampak langsung program terhadap stunting dan anemia masih belum dapat diverifikasi secara menyeluruh karena keterbatasan pelacakan outcome.

Artinya, keberhasilan MBG membutuhkan sistem evaluasi yang mampu menjawab pertanyaan sederhana tetapi fundamental:

Apakah anak-anak yang menerima MBG hari ini benar-benar menjadi lebih sehat dalam beberapa tahun ke depan?

Jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih penting dibanding sekadar berapa juta porsi makanan yang telah dibagikan.

Bukan Hanya Soal Anak Sekolah

MBG juga membawa dampak ke sektor ekonomi lokal.

Survei Dewan Ekonomi Nasional yang dilaporkan pemerintah pada Juni 2026 menyebut program tersebut memiliki dampak terhadap UMKM dan penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Secara konsep, rantai pasok MBG memang dapat menciptakan permintaan terhadap produk pangan lokal, petani, peternak, nelayan, usaha pengolahan makanan hingga tenaga kerja di daerah.

Namun, dampak ekonomi tersebut juga membutuhkan pengukuran yang transparan.

Berapa banyak bahan pangan MBG yang berasal dari produsen lokal?

Berapa omzet UMKM yang benar-benar meningkat?

Berapa lapangan kerja yang tercipta?

Dan berapa nilai ekonomi yang kembali berputar di daerah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena MBG menggunakan uang publik dalam skala yang sangat besar.

Rp134,2 Triliun Bukan Sekadar Angka

Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada dua kubu: mendukung atau menolak program.

Ukuran yang lebih penting adalah hasilnya.

Rp134,2 triliun merupakan uang negara yang telah dibelanjakan dalam delapan bulan pertama 2026. Angka tersebut harus diterjemahkan menjadi indikator yang dapat dipantau publik: anak lebih sehat, konsentrasi belajar meningkat, beban pangan keluarga berkurang, kelompok rentan mendapatkan prioritas dan ekonomi lokal memperoleh manfaat.

Pemerintah sendiri kini sedang melakukan penataan program. Penguatan standar higiene dan sanitasi, penyesuaian penerima manfaat serta prioritas bagi wilayah dan kelompok tertentu menunjukkan bahwa implementasi MBG masih terus diperbaiki.

Karena itu, pertanyaan publik terhadap MBG bukan semata-mata "berapa uang yang sudah dihabiskan?"

Pertanyaan yang lebih penting adalah, "Apa yang berubah di masyarakat setelah Rp134,2 triliun dibelanjakan?"

Jika jawabannya dapat dibuktikan melalui data kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang konsisten dari waktu ke waktu, maka publik memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai keberhasilan program.

Sebaliknya, jika ukuran keberhasilan hanya berhenti pada jumlah anggaran terserap dan jumlah makanan tersalurkan, maka evaluasi MBG belum benar-benar selesai.

Uang negara harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dan, yang tak kalah penting, dapat diukur serta dipertanggungjawabkan. (RM Gusti Haes)